DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan dan pengamanan aset daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola pada Pemerintah Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11/2026). Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa tata kelola yang baik menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta harus terus diperbaiki karena bersifat dinamis.
Fokus utama rapat tersebut adalah penataan dan pengamanan aset milik pemerintah daerah, terutama melalui percepatan sertifikasi serta penguatan tertib administrasi dan legalitas aset. Dewa Made Indra meminta seluruh pemerintah daerah memastikan ketersediaan data dan dokumen pendukung sebagai syarat sertifikasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), meskipun prosesnya membutuhkan waktu dan penganggaran bertahap mengingat jumlah aset yang besar dan terus bertambah seiring pembangunan.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nuruh Ichsan Al Huda, mengapresiasi capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) pemerintah daerah di Bali yang menunjukkan hasil baik setiap tahunnya dan berharap capaian tersebut terus dipertahankan melalui penguatan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan. Ia menekankan pentingnya pencatatan yang tertib, kepastian legalitas, dan penguasaan fisik aset agar barang milik daerah terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk memastikan setiap aset baru segera dilengkapi administrasi dan legalitasnya sejak awal.
