Sekda Bali Ajak Seluruh Pemda Perkuat Pencegahan Korupsi, APIP Diminta Bertransformasi Jadi Pengawas Strategis



Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat pencegahan korupsi dan membangun sistem pengawasan berbasis risiko yang mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (12/11).


Dalam rakor tersebut, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi agenda penting. BPKP Bali menekankan kapabilitas APIP kini tidak lagi diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi dari kualitas pengawasan, analisis akar masalah, dan efektivitas rekomendasi. Sementara Kemendagri menegaskan APIP adalah garda terdepan tata kelola bersih yang harus independen, kompeten, dan fokus pada area rawan korupsi.


Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, menyoroti tiga area rawan korupsi yakni perencanaan Pokir DPRD, belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa. Ia meminta APIP memastikan ketiganya berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas konflik kepentingan, dengan tindak lanjut pengawasan yang konkret. Keberhasilan pencegahan korupsi diharapkan tidak hanya tercermin dari nilai MCSP, tetapi dari perubahan nyata tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama